Hallonusantara.id Bolsel—Arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk tahun 2027 resmi memasuki babak baru. Yang dimana dibukanya kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 oleh Bupati H. Iskandar Kamaru di ruang rapat Berkah, Kantor Bupati, Kamis, 15 Januari 2026.
Di tengah forum strategis tersebut, Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, tampil sebagai suara pengawal kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa DPRD akan memastikan RKPD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi peta jalan kesejahteraan masyarakat Bolsel.
“RKPD ini adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. DPRD akan mengawalnya agar setiap program dan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Ridwan Olii.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPRD Pasang Badan, Anggaran Harus Tepat Sasaran
Ridwan menilai, RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada program yang hanya indah di atas kertas tetapi minim dampak di lapangan.
“Kami di DPRD akan memastikan setiap rupiah anggaran yang lahir dari RKPD ini berpihak pada rakyat: petani, nelayan, UMKM, dan layanan dasar seperti pendidikan serta kesehatan,” tandasnya.
Produk Unggulan dan UMKM Jadi Perhatian Serius
Ridwan Olii juga menyambut baik prioritas pembangunan yang disampaikan Bupati Iskandar Kamaru, khususnya penguatan produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang, serta pemberdayaan UMKM.
Menurutnya, sektor-sektor ini adalah tulang punggung ekonomi Bolsel yang harus dikawal dengan kebijakan dan anggaran yang berpihak.
“Kalau produk unggulan kita kuat dan UMKM diberdayakan, maka ekonomi rakyat akan bergerak. Inilah yang akan terus kami perjuangkan di DPRD,” ujarnya.
Birokrasi Digital dan Infrastruktur Harus Pro-Rakyat
Ridwan juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, murah, dan transparan. Selain itu, pemanfaatan infrastruktur dan energi harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat.
“DPRD ingin pembangunan Bolsel ke depan tidak hanya membangun gedung, tapi membangun daya saing dan kesejahteraan,” katanya.
Bukan Forum Seremonial, Tapi Pertaruhan Masa Depan
Menutup pernyataannya, Ridwan Olii menggarisbawahi bahwa konsultasi publik RKPD harus menjadi ruang pertarungan gagasan, bukan sekadar formalitas.
“Inilah momen menentukan masa depan Bolsel. DPRD akan berdiri di garis depan untuk memastikan RKPD 2027 benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru menegaskan bahwa RKPD 2027 bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan strategis pembangunan daerah yang akan menentukan arah kebijakan dan penganggaran Bolsel ke depan.
“RKPD Tahun 2027 akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” singkat orang nomor satu di Bolsel itu. (Infotorial)
