Hallonusantara.id Bolsel—Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid menghadiri serangkaian kegiatan penting yang berlangsung di Graha Bumi Beringin, Manado, Rabu 25 Februari 2026 .
Acara peresmian Pos Bantuan Hukum dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Wilayah Se Sulawesi Utara Tahun 2026 “.
Acara yang dihadiri oleh Forkopimda sulut dan berbagai perwakilan pemerintah daerah se-wilayah SE Sulut ini , juga sekaligus menjadi momen pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut oleh
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
rangkaian acara dimulai dengan upacara pengukuhan Kakanwil Sulut, di mana Gubernur Sulut secara resmi menyatakan amanah jabatan kepada pejabat yang baru menjabat.
Setelah itu, Gubernur Sulut memberikan sambutan yang mengemukakan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat dalam mewujudkan pemerataan layanan hukum serta pembangunan daerah yang merata.
“Atas nama pemerintah provinsi terima kasih atas gerak cepat ini hingga terwujudnya pos hukum, dan selamat bergabung dengan forkopimda ”
Ia juga menyebutkan bahwa kakanwil kemntrian hukum sulut merupakan kakanwil termudah di Indonesia dengan mempunyai inovasi yang cukup tinggi termasuk pembangunan pos bantuan hukum di Indonesia lahir dari ide dan gagasan kakanwil sulut .
Terkait dengan peresmian pos bankum yang ada di sulut , tentunya mempunyai dampak besar dan membantu masyarakat dalam penyelesaian hukum .
” Hukum itu bener bener di tegakan, hukum juga menjadi alat untuk kesejahteraan masyarakat sulut ”
Ia juga berharap pos bankum ini bisa bekerja dengan baik dan bekerja se adil adilnya , karena posbankum ini menjembatani kasus kasus di tengah tengah masyarakat termasuk melindungi parah buruh .
Gubernur juga menekankan bahwa keberadaan pos bantuan hukum dan kehadiran paralegal di setiap desa/kelurahan akan menjadi pondasi kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu akibat kurangnya pemahaman hukum.
Terakhir ia mengajak kepada pimpinan daerah agar melaksanakan program presiden dengan menciptakan lingkungan Yang Asri ,
“Di tujuh provinsi yang sudah melaksanakan program lingkungan yang asri, Provinsi sulut berada pada ranking satu nasional dengan pencapaian 60% sudah menjalankan program presiden”, jelasnya.
Kakanwil Hendrik Pagiking ,S.H.,M.H menyampaiakan bahwa posbankum terbentuk sudah mencapai 1839 pos hukum di 15 kab kota , dan di pastikan pos ini telah menjalankan dan menunjukan perkembangan positif melalui aplikasi posbakum, oleh karena itu pelayanan dari posbankum sulut menduduki posisi 3 SE nasional .
Kemudian di tahun 2026 ini sebanyak Paralegal 2810 akan di latih serentak, dan akan di bagi dua angkatan, angkatan pertama sebanyak 1500 yang akan dilaksanakan pada mnggu ini.
“Dengan dukungan Mentri hukum , gubernur , bupati walikota , paralegal ini memiliki modal yg kuat dan menciptakan Posbakum tampak nyata, persemian ini awal kerja yang merata dengan semangat ‘ Torang semua Basudara,” ujarnya.
Menteri Hukum, Supratman Andi atas menyampaikan kegiatan ini bukan sekedar peresmian, tetapi merupakan langkah hukum yang merata kepada masyarakat yang berada di sulut, maka keamanan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan di masing masing daerah entah itu huru hara antar desa maupun kelurahan bisa di sosialisasikan dengan baik.
“Pembentukan posbankum ini bukan sekedar kelembagaan atau peresmian tapi ini berbicara soal hukum yg merat di tengah masyarakat , karena 15 ribu kasus terselesaikan melalui posbankum”. Ucapnya
Semoga dengan kepemimpinan gubernur Yulius bukan hanya menciptakan daerah yang maju dan sejahtera tetapi bisa memperkuat hukum sampai ke pelosok pelosok Desa.
Wakil Bupati Bolsel dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam acara ini merupakan bentuk komitmen Kabupaten Bolsel untuk terus memperkuat layanan hukum bagi masyarakatnya.
Ia juga berharap bahwa pelatihan paralegal yang diselenggarakan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menjadi ujung tombak dalam memberikan akses keadilan di tingkat desa di Bolsel.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara kantor wilayah kemntrian hukum sulut dengan pemerintah kab/kota SE sulut tentang pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah .
Turut mendampingi .Sekertaris Daerah M.Arvan Ohy,SSTP,MAP, Assisten I Setda Bolsel ,Kabag Hukum, Kadis PMD.(***)
