BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pemerintah daerah se-Sulawesi Utara tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, Selasa (21/4/2026).
Rakor ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, BPKP menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah (LED) kepada Gubernur Sulawesi Utara dan para kepala daerah. Laporan semesteran tersebut memuat hasil pengawasan komprehensif, evaluasi program prioritas, serta rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus utama dalam LED mencakup sejumlah sektor krusial, di antaranya penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta pembenahan sistem tata kelola pemerintahan.
Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPKP.
“Rakor ini menjadi pengingat penting bagi kami di daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Rekomendasi dari BPKP akan kami tindak lanjuti secara serius agar pelaksanaan program pembangunan lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Yusra.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan guna memastikan efektivitas kebijakan yang dijalankan.
“Kami berkomitmen meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, khususnya dalam program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, serta Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Utara Heru Setiawan. Hadir pula jajaran pejabat pemerintah provinsi, para kepala daerah kabupaten/kota, serta inspektur daerah se-Sulawesi Utara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPKP semakin solid dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. ***
