Bolmong – Komitmen dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlindungan terhadap lingkungan kembali ditunjukkan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
Ketua DPRD Bolmong Tonny Tumbelak bersama Wakil Ketua DPRD Sulhan Manggabarani menghadiri Seminar Hukum yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, Selasa (4/8/2026), bertempat di Ballroom Hotel Sutanraja Kotamobagu.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Konstruksi Hukum Penindakan Mega-Korupsi dan Kejahatan Ekologi Guna Pemulihan Kerugian Negara” yang membahas berbagai tantangan penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus korupsi berskala besar serta kejahatan yang berdampak terhadap lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seminar ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., sebagai keynote speaker. Selain itu, sejumlah pemateri berkompeten turut memberikan pandangan, di antaranya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Saiful Arif, S.H., M.H., serta akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Dani Robert Pinasang, S.H., M.Hum., dan Dr. Herlyanty Y. A. Bawole, S.H., M.H.
Ketua DPRD Bolmong Tonny Tumbelak menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini memiliki nilai penting dalam memperkuat wawasan hukum bagi para pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif.
Menurutnya, pemahaman terhadap perkembangan hukum menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Seminar ini memberikan banyak masukan terkait bagaimana hukum ditegakkan secara profesional, khususnya dalam mencegah kerugian negara dan menjaga kepentingan masyarakat,” ujar Tonny.
Ia menambahkan, DPRD Bolmong akan terus mendukung langkah-langkah strategis aparat penegak hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani menilai isu korupsi dan kejahatan lingkungan merupakan persoalan serius yang membutuhkan sinergi semua pihak.
“Pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap aktivitas pemerintahan maupun pembangunan,” kata Sulhan.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
Seminar hukum ini menjadi wadah bertukar gagasan mengenai strategi penanganan kejahatan luar biasa sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. ***
