Hallonusantara.id Bolsel—Isu penegakan hukum di sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian bersama dalam Seminar Hukum Strategis yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara di Ballroom Hotel Sultan Raja, Kota Kotamobagu, Selasa, 04 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, bersama para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR). Hadir pula Ketua TP-PKK Bolsel Ny. Hj. Selpian Kamaru-Manoppo, para pejabat tinggi pratama Pemkab Bolsel.
Seminar dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy SH, MH serta dihadiri jajaran Kejati Sulut, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, para narasumber, dan pejabat pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara yang bertema “Konstruksi Umum Penindakan Mega Korupsi Pertambangan: Penerapan Sanksi Kumulatif antara Korupsi dan Kejahatan Ekologi Guna Pemulihan Keuangan Negara” ini membahas pentingnya sinergi penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tasjrifin M.A. Halim SH, MH dalam laporan mengurai bahwa kawasan BMR yang memiliki potensi sumber daya mineral cukup besar juga menghadapi kerawanan terhadap praktik pertambangan tanpa izin maupun penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan.
Sementara itu, Kajati Sulut menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pertambangan dan kehutanan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
Ia menjelaskan, penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penindakan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara untuk pemulihan kerugian ekologis, serta penerapan sanksi pidana lingkungan secara konsisten.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Deddy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, taat hukum, dan berwawasan lingkungan.
“Seminar ini memberikan perspektif yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Pemkab Bolsel berkomitmen menyelaraskan setiap kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar pasangan sehati Bupati Iskandar Kamaru ini.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan pemaparan para narasumber mengenai perkembangan hukum pidana korupsi, penegakan hukum lingkungan, serta strategi penguatan sinergi antarlembaga dalam upaya menjaga integritas pengelolaan sumber daya alam.
