Hallonusantara.id Bolsel—Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 13,8 miliar untuk memperkuat sejumlah program prioritas daerah. Tambahan tersebut menjadi bagian dari pembahasan tingkat II Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Bolsel yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Jumat, 14 Agustus 2026).
Dalam paripurna tersebut, tiga fraksi DPRD Bolsel secara bulat menerima dan menyetujui Ranperda APBD Perubahan 2026 untuk ditetapkan menjadi APBD.
Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi dalam pidatonya menyebut tambahan anggaran tersebut bersumber dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 198 Tahun 2026 dan akan diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tambahan anggaran sebesar Rp. 13,8 miliar ini akan kita fokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar top eksekutif ini di depan Ketua DPRD Ir. Ariffin Olii, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas dan jajaran ASN lainnya serta para sangadi.
Sejumlah program yang mendapat perhatian melalui tambahan anggaran tersebut antara lain revitalisasi jalan, alokasi dana desa, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan cadangan beras, dukungan pelaksanaan pemilihan Sangadi, penyesuaian BPJS, penambahan dokter spesialis jantung, perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo, perlengkapan siswa SMP, serta beasiswa akhir studi dan program anak asuh.
Pasangan sehati Wabup Deddy Abdul Hamid ini juga menyampaikan kebijakan perpanjangan masa kontrak ASN PPPK Paruh Waktu hingga Desember 2026, disertai penyesuaian tambahan gaji sebesar Rp250 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
“Kita berharap kebijakan ini memberikan kepastian sekaligus mendukung kesejahteraan PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, setelah mendapat persetujuan DPRD, pelaksanaan Perubahan APBD harus dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat untuk bersama-sama mengawal implementasi anggaran agar setiap program benar-benar bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita kawal bersama agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” tandas pemimpin pilihan rakyat ini.
