BOLMONG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar sosialisasi netralitas ASN, TNI/Polri, Lurah, dan Kepala Desa pada Pilkada serentak tahun 2024, Jumat, 11 Oktober 2024.
Adapun tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan Pemilu.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Lolak ini mendapat dukungan penuh dari Forkopimda Kabupaten Bolmong yang terdiri dari Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf Fahmil Harris, Kapolres Bolmong AKBP Muhammad Chaidir, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar, serta Penjabat Bupati Bolmong, dr Jusnan Calamento Mokoginta, MARS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pj Bupati Bolmong, dr Jusnan Calamento Mokoginta, MARS mengatakan bahwa kegiatan ini dianggap penting sebagai upaya pencegahan.
Menurutnya kegiatan sosialisasi ini bukan semata mata membuat takut ASN dan Kepala Desa tetapi esensi utama dalam memberikan informasi sebagai langkah awal pencegahan dalam momentum pilkada, dalam melaksanakan aktivitas tugas jabatan pemerintahan tentu harus memahami betul batasan batasan dalam konteks pilkada.
Senada dengan Pj Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Elwin Agustian Khahar, menyebut kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu Bolmong bisa dipahami betul batasan batasan dalam konteks pilkada oleh ASN serta TNI POLRI.
“Bagus dan sangat mendukung, semoga kegiatan berjalan lancar serta diharapkan nantinya bisa masyarakat dan ASN serta TNI POLRI tahu dan faham akan regulasi mengenai Pilkada,” ucapnya.
Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf Fahmi Harris juga menambahkan hal yang sama, bahkan menurutnya dirinya secara internal berjenjang ke bawa terus melakukan sosialisasi tentang netralitas TNI.
“Saya mendukung kegiatan Bawaslu Bolmong tersebut,” ujarnya.
Kapolres Bolmong AKBP Muhammad Chaidir, saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa dirinya terus berpesan kepada seluruh anggota untuk menjaga netralitas, integritas, dan independensi sebagaimana yang ditegaskan Presiden dan Kapolri.
“Sesuai perintah Presiden kepada TNI POLRI & ASN wajib netral dan tidak berpolitik praktis dan kapolri sudah tegas kepada Kapolda dan Kapolres beserta seluruh anggota polri harus netral,” ungkapnya.
Sedangkan, Ketua Bawaslu Bolmong Radikal Mokodompit dalam sambutanya menegaskan pentingnya peran serta semua pihak untuk mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri.
Ia juga menekankan soal pentingnya pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Bolmong untuk bersama-sama mengawasi dan memastikan jalannya pemilihan secara netral dan adil,” ujarnya.(*)
