Hallonusantara.id Bolsel—Dalam upaya mempercepat proses legalitas tanah milik masyarakat yang berada di kawasan hutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar rapat koordinasi terkait usulan permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTPKH).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi dan dilaksanakan di Ruang Rapat Berkah Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kamis 23 April 2026. Hadir dalam rakor itu yakni Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP, Asisten II M. Ichsan Utiah SH, tim Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulawesi Utara Wilayah VI beserta jajaran, pimpinan perangkat daerah terkait, serta Camat Pinolosian Tengah dan Bolaang Uki.
Bupati Iskandar Kamaru, menegaskan bahwa penyelesaian penguasaan tanah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Ia menjelaskan bahwa lokasi-lokasi yang diusulkan telah masuk dalam peta indikatif sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Penataan Kawasan Hutan PPTPKH dan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Langkah ini selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yaitu pembangunan wilayah melalui program Reforma Agraria. Fokus kita adalah penataan aset dan akses pemanfaatan sumber daya agraria demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bolsel,” ujar pimpinan daerah tersebut.
Pada tahap awal, Pemkab Bolsel memprioritaskan tiga desa dalam usulan tersebut, yaitu Desa Deaga, Desa Tabilaa, dan Desa Torosik. Dirinya mengungkapkan bahwa usulan untuk ketiga desa tersebut telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan.
“Dalam waktu dekat, kemungkinan minggu depan, tim teknis akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengukuran tanah. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat serta meminimalisir potensi konflik agraria di masa mendatang,” jelasnya.
