Hallonusantara.id Bolsel—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan kelangkaan gas LPG 3 kilogram serta perizinan pangkalan LPG, bertempat di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Gedung DPRD Bolsel. Rabu, 04 Februari 2026.
RDP tersebut menghadirkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Bagian Perekonomian Setda Bolsel, serta perwakilan PT Emviro Indogas selaku pihak penyalur LPG.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, di dampingi Anggota DPRD Ruslan Paputungan dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Suprin Mohulaingo. Forum ini menjadi wadah penyerapan aspirasi sekaligus upaya mencari solusi atas permasalahan distribusi LPG bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Ruslan Paputungan menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan pangkalan LPG terhadap persyaratan perizinan. Ia mengungkapkan bahwa dari sekitar 90 pangkalan LPG yang beroperasi di Bolsel, baru 27 pangkalan yang tercatat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Data ini tentu menjadi perhatian serius DPRD. Kami meminta Disperindagkop untuk segera menyurati pangkalan-pangkalan yang belum memiliki NIB agar segera mengurus perizinannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ruslan.
\Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Menurutnya, LPG bersubsidi harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, khususnya warga kurang mampu.
“Distribusi LPG 3 kilogram harus dikawal secara ketat. Jika diperlukan, instansi terkait harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyalurannya sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Ridwan juga mengungkapkan adanya temuan di lapangan terkait kondisi tabung LPG yang dinilai tidak layak pakai, seperti kebocoran tabung, yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Masalah tabung bocor ini juga menjadi catatan penting. Kami meminta pihak terkait untuk lebih teliti dan meningkatkan pengawasan. Meski sejauh ini sudah cukup baik, pengawasan tetap perlu ditingkatkan demi keamanan masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral sebagai penyambung aspirasi rakyat. Oleh karena itu, DPRD mendorong kolaborasi semua pihak untuk melakukan pembenahan sistem distribusi dan pengawasan LPG di Bolsel.
“Apa yang kami lakukan ini semata-mata demi kepentingan masyarakat. Mari bersama-sama memperbaiki tata kelola distribusi dan pengawasan LPG agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga Bolsel,” pungkas Ridwan.(***)
