Hallonusantara.id Bolsel—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi menggelar rapat paripurna tahap I penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Senin 30 Maret 2026.
Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Bolsel itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii.
Dalam keterangannya, Arifin Olii menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan momentum strategis untuk menguji sejauh mana kinerja pemerintah daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“LKPJ ini akan kami cermati secara menyeluruh. DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tegas Arifin.
Ia menambahkan, DPRD akan menyoroti berbagai sektor krusial, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi standar utama dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar laporan administratif. Kami akan melihat capaian, kendala, sekaligus memberikan catatan strategis sebagai rekomendasi perbaikan ke depan,” lanjutnya.
Arifin juga menegaskan bahwa DPRD tidak akan ragu memberikan kritik tajam jika ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program di lapangan.
“Kalau ada yang tidak berjalan maksimal, tentu akan menjadi catatan serius. DPRD hadir untuk memastikan pemerintah bekerja optimal dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Rapat paripurna tahap I ini menjadi pintu awal bagi DPRD Bolsel untuk melakukan pendalaman melalui pembahasan lanjutan di tingkat komisi. Hasilnya nanti akan dirumuskan dalam rekomendasi resmi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Dengan dimulainya pembahasan LKPJ 2025 ini, DPRD Bolsel mengirim sinyal kuat: fungsi pengawasan akan dijalankan secara maksimal, dan setiap kebijakan pemerintah daerah akan diuji secara terbuka demi memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat.(***)
