BOLMONG, HALLONUSANTARA.ID – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sempat diragukan dengan terjaringnya oknum Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan l Wayan Mudiyasa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
I Wayan Mudiyasa sendiri terjaring OTT pada Sabtu, 24 November 2024 dengan dugaan terlibat pelanggaran pemilu dalam hal ini politik uang (money politik) dengan barang bukti berupa amplop berisi uang, kaos, dan kupon.
Kendati sudah tertangkap tangan atas dugaan pelanggaran pemilu, I Wayan Mudiyasa ternyata tidak menjalani sanksi maupun sidang kode etik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Sulawesi Utara (JPPR Sulut) Pascal Wilmar menyayangkan tidak adanya sanksi maupun hukuman yang dijatuhi kepada oknum Kadis Ketahanan Bolmong yang terjaring OTT tersebut.
Pascal menyebut, penghentian kasus OTT Kadis Ketahanan Pangan Bolmong ini menjadi tanda tanya besar kepada lembaga terkait.
“Jika sudah terdapat bukti yang terang terlebih dugaan tindak pidana ditemukan melalui mekanisme OTT maka adalah hal yang patut untuk di proses baik secara hukum maupun etik. Sebaliknya, Jika terhenti dengan alasan kadaluarsa atau sebagainya maka harus di pertanyakan netralitas dari lembaga penegak hukum itu sendiri.” ujarnya.
Ketua JPPR Sulut ini mengungkapkan bahwa dari sisi kelembagaan dan regulasi untuk menegakkan netralitas ASN cukup kuat baik diatur dalam UU Pilkada maupun aturan internal ASN.
Dan penghentian kasus ini menjadi paradoks bagi penegakan hukum Pemilu termasuk Pilkada di Indonesia.
“Bahkan untuk menegakkannya terdapat Satgas Netralitas yang didalamnya tergabung: Kepala BKN, Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Ketua KASN, dan Bawaslu dengan landasan SKB 5 K/L. Serta disisi penegakan pidana pemilu ada yang namanya Gakkumdu. Ini yang saya sebut paradoks penegakan hukum pemilu (termasuk pilkada),” ungkapnya
Pascal juga menerangkan bahwa di tiap tahapan banyak ditemukan kasus yang sudah berjalan dengan bukti yang cukup tapi ditengah jalan dihentikan, dengan alasan daluarsa atau tidak cukup bukti karena perbedaan pendapat lembaga.
Dimana kolaborasi penanganan yang menjadi ciri khas penanganan perkara pemilu seperti ini terlihat tidak efektif atau dapat dikatakan menjadi forum untuk mendiamkan kejahatan pemilu, sehingga patut di evaluasi atau bubarkan saja.
Dan sebagaimana infomasi yang berhasil dihimpun JPPR Sulut, Pasca mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong Bawaslu Sulut untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Bolmong, serta meminta Pemerintah Kabupaten tidak boleh diam.
“Sebagaimana informasi perkembangan proses yang baru kami ketahui maka perlu ada pendalaman kasus termasuk mendorong Bawaslu Sulut untuk meninjau dan melakukan supervisi terhadap Bawaslu Bolmong, dan untuk Pemerintah Kabupaten agar tidak boleh diam dalam menindak penyalahgunaan kewenangan sebagaiman dilarang dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” pungkasnya. ***
