BOLMONG – Isu mengenai besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuri perhatian publik.
Di tengah sorotan soal transparansi dan efektivitas kinerja wakil rakyat, muncul perbandingan mencolok antara DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan DPRD Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggota DPRD Bolmong menerima total gaji dan tunjangan sekitar Rp23–24 juta per bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rinciannya, gaji pokok berkisar Rp4,5 juta, ditambah dengan berbagai tunjangan seperti tunjangan perumahan Rp5,6 juta, tunjangan kinerja Rp5,3 juta, serta tunjangan transportasi Rp8,5 juta.
Sementara itu, di Kotamobagu, angka yang diterima justru lebih besar. Total gaji dan tunjangan anggota DPRD di daerah tersebut disebut mencapai Rp25 juta per bulan. Salah satu komponen terbesar berasal dari tunjangan transportasi yang nilainya mencapai Rp10 juta lebih.
Ironisnya, Bolmong yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk lebih besar dibandingkan Kotamobagu justru memberikan kompensasi yang lebih kecil kepada para anggota dewan.
Kabupaten Bolmong dikenal sebagai daerah dengan cakupan geografis terluas di Bolaang Mongondow Raya (BMR), serta jumlah penduduk yang lebih banyak.
Kondisi ini tentu menuntut kerja legislatif yang lebih kompleks, baik dalam hal pengawasan, legislasi, maupun penyerapan aspirasi masyarakat.
“Kalau total gaji dan tunjangan sekitar Rp23 sampai Rp24 juta. Sedangkan di Kotamobagu mencapai Rp25 juta. Padahal, dari sisi wilayah dan kependudukan, Bolmong lebih besar,” ungkap seorang sumber terpercaya kepada media.
Sebagai pembanding, ketentuan gaji pokok anggota legislatif secara nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, yang menetapkan gaji pokok anggota DPR sebesar Rp4,2 juta per bulan.
Namun, tambahan tunjangan yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 serta UU Nomor 12 Tahun 1980 membuat total penerimaan wakil rakyat bisa melonjak hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.
Dengan perbedaan mencolok antara DPRD Bolmong dan DPRD Kotamobagu ini, muncul pertanyaan publik: apakah kompensasi yang diterima sudah sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawab wakil rakyat, terutama di daerah dengan cakupan luas dan jumlah penduduk besar seperti Bolmong? ***
