Hallonusantara.id Bolsel–Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolsel di Hotel Swis-Bel, Manado, Minggu, 27 Oktober 2025.
Bimtek yang digelar dalam rangka peningkatan peran BPD dalam efisiensi anggaran dan kemandirian ekonomi desa ini turut dihadiri oleh Asisten I Setda Bolsel, sejumlah pimpinan OPD, para sangadi (Kepala Desa), serta peserta Bimtek dari seluruh BPD di Bolsel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wabup Deddy Abdul Hamid, saat memberikan sambutnya, membeberkan untuk anggaran tahun depan di masing-masing desa di Bolsel ada pengurangan.
“Tahun depan efisiensi anggaran secara nasional yang berdampak langsung pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Sektoral (ADS),” ungkap Deddy.
Yang dimana anggaran tersebut di tahun 2025, ADS sebelumnya Rp. 59 miliar, di tahun depan menjadi Rp. 52 Miliar, begitu juga dengan ADD di tahun 2025 Rp. 38 Miliar, untuk tahun depan berjumlah Rp. 33 Miliar.
“Jadi dengan kondisi tahun depan, sangatlah penting peran BPD dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memastikan program desa tetap berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
Lanjut, dirinya juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas BPD sebagai lembaga strategis di tingkat desa.
“Ini merupakan langkah strategis agar BPD memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan di desa,” ujarnya.
Jadi melalui Bimtek ini tegas Wabup, BPD harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap fokus pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap melalui Bimtek ini, kapasitas BPD semakin kuat dan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga desa,” tambahnya.
Selain itu, Wabup juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi, salah satunya Koperasi Merah Putih (KPM), yang diharapkan bisa menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa pada tahun 2026 tidak akan ada program pembangunan fisik yang dibiayai oleh APBD daerah. Untuk itu, program desa harus benar-benar dikaji dengan matang agar tetap relevan dan tepat sasaran meski tanpa dukungan anggaran tambahan dari pemerintah daerah.
“Seluruh elemen desa, termasuk BPD, harus ikut mensosialisasikan kebijakan efisiensi anggaran ini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” pesannya.
Di akhir sambutannya, Wabup Deddy juga menyampaikan apresiasi atas capaian Bolsel yang berhasil meraih penghargaan dalam penurunan angka stunting di daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk pemerintah desa yang terus mendukung program-program kesehatan dan gizi masyarakat,” tutupnya.(***)
