Hallonusantara.id Bolsel—Sinergitas antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam menjalankan mandat rakyat dan memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui fungsi check and balance.
Hal tersebut diungkap Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi saat mengikuti Rapat Paripurna Tahap II Tahun Sidang ke-2 2025-2026 dalam rangka Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 serta Penetapan 7 Ranperda Inisiatif di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu 29 April 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ir. Ariffin Olii didampingi jajaran Wakil Ketua dan Anggota. Hadir, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para Asisten, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran ASN di lingkungan Pemda Bolsel.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, sosok egaliter ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada Panitia Khusus (Pansus) dan seluruh anggota legislatif atas masukan konstruktif yang diberikan. Ia juga secara responsif menanggapi rekomendasi fraksi-fraksi DPRD, terutama terkait relokasi masyarakat di wilayah Pintadia.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Pansus dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras memberikan masukan, ide, dan gagasan konstruktif demi pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Terkait relokasi masyarakat Pintadia, Pemda berkomitmen segera menuntaskannya karena lahan dan bangunan sudah disiapkan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” kata pimpinan daerah ini.
Selain masalah pemukiman, Bupati juga menginstruksikan Dinas PU melalui UPTL untuk segera memperbaiki kapasitas pipa air bersih di wilayah Pintadia, Tolondadu, dan Pinolosian. Untuk menjamin keberlanjutan layanan, Pemda tengah menyusun Perbup mengenai retribusi air bersih sebagai tindak lanjut nyata di lapangan.
Salah satu poin strategis yang mencuri perhatian adalah rencana kerja sama internasional Sister City antara Kabupaten Bolsel dengan salah satu kota di Jepang. Bupati mengungkapkan bahwa komunikasi dengan perwakilan pemerintah Jepang di Manado telah terjalin, dan dijadwalkan Walikota dari Jepang akan mengunjungi Bolsel pada akhir Mei mendatang.
Kerja sama ini mencakup sektor perikanan melalui penanaman modal asing yang didukung hibah lahan 5 hektar di Dudepo dari Gubernur Sulut, bantuan fasilitas armada Damkar dan Ambulans, serta pengiriman 200 tenaga kerja lulusan SMK asal Bolsel per tahun ke Jepang.
Untuk tujuan tersebut, Pemda akan memfasilitasi pelatihan bahasa dan peningkatan keahlian bagi para calon tenaga kerja sebelum diberangkatkan.
Kegiatan paripurna ini lalu diakhiri dengan penandatanganan bersama atas diterimanya LKPJ 2025 dan tujuh Ranperda inisiatif Pemda untuk ditetapkan menjadi Perda.(***)








