BOLTIM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Boltim siap mengawal proses Pemilu dan Pilkada tahun 2024, usai lembaga ini mendapatkan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada hari Rabu (10/1/2024).
Kesepakatan itu tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto dan Ketua Bawaslu Boltim Mutahir Mamonto, bersama jajaran Trisno Mais, dan Harmoko Mondo.
Adapun total anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Pilkada Boltim tahun 2024 mencapai total sebesar Rp 27,7 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran ini mencakup empat lembaga negara, diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim sebesar Rp18,5 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boltim sebesar Rp 6,7 miliar, TNI sebesar Rp 500 juta dan Polri sebesar Rp 2 miliar,” jelasnya.
Saat Ketua Bawaslu Boltim Mutahir Mamonto melakukan penandatanganan NPHD bersama Bupati Boltim mengatakan pengawasan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sudah berjalan dan siap di awasi sesuai peraturan perundang-undangan.
“Alhamdulillah kami dan Pemda Boltim telah salurkan dana hibah untuk pengawasan Pemilu tahun 2024. Sebelum menandatangani NPHD, terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama antara Bawaslu, KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Proses pembahasan berlangsung cukup panjang hingga akhirnya menemui kesepakatan dan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah tersebut.
“Anggaran yang dihibahkan Pemkab Boltim ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan semua tahapan dan pengawasan Pemilu juga Pilkada 2024,” jelas Mutahir Mamonto.
Sementara itu Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa penandatanganan NPHD ini merupakan langkah Pemerintah daerah dalam mendukung persiapan Pilkada Boltim tahun 2024.
Menurutnya anggaran yang diberikan tidak terlalu besar, namun dirinya optimis bahwa anggaran yang dialokasikan mencukupi untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan lancar, transparan, dan adil.
“Kami akui di tahun terakhir kita bekerja dengan APBD yang sangat minim, sementara di tahun 2024 kita dihadapkan dengan agenda prioritas yaitu Pileg dan Pilkada, disisi lain kami Pemda harus melaksanakan pembangunan di Kabupaten Boltim. Makanya kami harus secara adil membagi porsi agar semua harus jalan, tidak boleh ada yang tertinggal,” jelas Sachrul. (*)
