DPRD Bolmong Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Empat Ranperda Mulai Dibahas

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOLMONG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar rapat paripurna dengan dua agenda strategis, yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Rapat yang berlangsung Kamis 19 November 2026 di Ruang Rapat Gedung Kehormatan DPRD Bolmong tersebut dipimpin Ketua DPRD Tony Tumbelaka, didampingi Wakil Ketua Sultan Manggabarani dan Febriyanto Tangahu.

Turut hadir Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi bersama Wakil Bupati Dony Lumenta, anggota DPRD, jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pejabat eselon III dan IV.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat tersebut, penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi salah satu agenda utama. Kesepakatan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan pada tahun mendatang.

Ketua DPRD Bolmong, Tony Tumbelaka, menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Melalui kesepakatan ini, DPRD dan pemerintah daerah memiliki landasan yang sama dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas pembangunan tahun 2027. Kami berharap program yang nantinya dituangkan dalam APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan daerah,” ujar Tumbelaka.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar seluruh program pembangunan dapat direncanakan secara terukur, efektif, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Selain membahas kebijakan anggaran, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Ranperda yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan masyarakat.

Empat Ranperda tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Perlindungan Pekerja Migran.

Menurut Tumbelaka, pembahasan keempat Ranperda tersebut membutuhkan perhatian bersama agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap Ranperda yang dibahas harus dikaji secara cermat, baik dari sisi substansi maupun implementasinya. Kami ingin peraturan daerah yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.

Pembahasan empat Ranperda tersebut mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, penguatan tanggung jawab sosial perusahaan, hingga perlindungan terhadap pekerja migran.

Melalui dua agenda tersebut, DPRD Bolmong berharap proses penyusunan APBD 2027 dan pembentukan regulasi daerah dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kesepakatan KUA-PPAS dan pembahasan empat Ranperda ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara DPRD dan Pemkab Bolmong dalam menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan demi mendorong pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow. ***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Exit Meeting BPK, Pemkab Bolmong Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dan Perumda Tirta Bukaka
Bahas KUA-PPAS, Tonny Tumbelaka Minta TAPD Bolmong Perjelas Rincian Anggaran
DPRD Bolmong Gelar Empat Agenda Rapat, Bahas Pengawasan Pemerintahan hingga Propemperda
Perjalanan Raisya Menemukan Dirinya di Bawah Tanah Bakan
Bimtek DPRD Bolmong Resmi Ditutup, Sulhan Dorong Peningkatan Kapasitas Wakil Rakyat
BPBD Bolmong Salurkan 8.000 Liter Air Bersih ke Dua Desa, Warga Tanjung Mariri dan Wangga
Pemkab Bolmong Lelang 12 Kursi Eselon II, Ini Daftar Jabatan dan Jadwal Seleksinya
Pascakejadian Tarkam Imandi, Kadinkes Bolmong Pastikan Kebutuhan Medis Warga
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:16 WITA

DPRD Bolmong Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Empat Ranperda Mulai Dibahas

Kamis, 19 November 2026 - 14:11 WITA

Exit Meeting BPK, Pemkab Bolmong Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dan Perumda Tirta Bukaka

Selasa, 17 November 2026 - 23:19 WITA

Bahas KUA-PPAS, Tonny Tumbelaka Minta TAPD Bolmong Perjelas Rincian Anggaran

Senin, 16 November 2026 - 18:42 WITA

DPRD Bolmong Gelar Empat Agenda Rapat, Bahas Pengawasan Pemerintahan hingga Propemperda

Jumat, 13 November 2026 - 23:13 WITA

Bimtek DPRD Bolmong Resmi Ditutup, Sulhan Dorong Peningkatan Kapasitas Wakil Rakyat

Berita Terbaru