BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar empat agenda rapat pada Senin, 16 November 2026 di Lolak.
Empat agenda tersebut dilaksanakan oleh Komisi I, Komisi II, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD Bolmong. Pembahasan mencakup sejumlah persoalan pemerintahan, pelayanan publik hingga perencanaan pembentukan peraturan daerah.
Komisi I menggelar dua Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kepala BKPP, Kepala Bagian Hukum Setda Bolmong, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Bolmong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Komisi II juga mengagendakan dua RDP. Rapat pertama dijadwalkan pukul 14.00 WITA dengan mengundang Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bolmong.
Pada agenda berikutnya, Komisi II mengundang pihak PT PLN UP3 Kotamobagu dan PT Bank SulutGo Cabang Lolak untuk membahas sejumlah hal sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi komisi.

Di sisi lain, Bamperda menggelar rapat terkait perencanaan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Rapat tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah guna menyelaraskan kebutuhan regulasi yang akan menjadi prioritas pembentukan peraturan daerah.
Adapun pihak yang diundang meliputi Asisten II Sekda Bolmong, Kepala BKD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala DLH, Kepala Dinas PMD, Kepala Disnakertrans, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Ekonomi dan SDA, serta Kabag Hukum Setda Bolmong.
Ketua DPRD Bolmong, Tonny Tumbelaka, mengatakan empat agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Rapat ini menjadi salah satu instrumen DPRD untuk memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan. Kami juga ingin setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat dibahas dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada,” ujar Tonny.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Bolmong, Sulhan Manggabarani, menegaskan bahwa pelaksanaan rapat bersama perangkat daerah dan pihak terkait penting untuk membangun koordinasi sekaligus memperoleh penjelasan secara langsung terhadap berbagai persoalan.

“Melalui forum seperti ini, kami berharap ada keterbukaan informasi dan langkah konkret dari pihak-pihak terkait. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mendorong agar setiap kebijakan dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Sulhan.
Ia juga menilai pembahasan Propemperda menjadi bagian penting dalam memastikan produk hukum daerah disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan Bolmong.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bolmong, Febrianto Tangahu, mengatakan pelaksanaan agenda rapat tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan tanggung jawab kelembagaan, khususnya memastikan setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat mendapat perhatian.
“Setiap rapat yang dilaksanakan harus menghasilkan pembahasan yang jelas dan memberikan tindak lanjut. Kami ingin memastikan perangkat daerah maupun pihak terkait dapat memberikan penjelasan serta mengambil langkah sesuai kewenangannya,” ujar Febrianto.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai aturan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui empat agenda tersebut, DPRD Bolmong terus mendorong optimalisasi fungsi kelembagaan, baik dalam bidang pengawasan, penganggaran maupun pembentukan peraturan daerah. ***








