BOLMONG – Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) berhasil mencatatkan prestasi positif dalam penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan data yang dihimpun, Bolmong berada di peringkat keempat dengan nilai 3,01 dan memperoleh predikat “Baik”.
Nilai tersebut melampaui rata-rata IPS Provinsi Sulawesi Utara yang berada pada angka 2,94 dengan predikat serupa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capaian ini sekaligus menempatkan Bolmong sebagai kabupaten dengan nilai IPS tertinggi di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) dalam daftar penilaian tersebut.
Pada pemeringkatan IPS 2026 se-Sulawesi Utara, Kota Manado menempati posisi pertama dengan nilai 3,42. Peringkat kedua diraih Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan nilai 3,12, disusul Kota Bitung di posisi ketiga dengan nilai 3,06.
Sementara itu, posisi kelima ditempati Kota Kotamobagu dengan nilai 3,00, diikuti Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memperoleh nilai sama.
Secara keseluruhan, seluruh daerah dalam daftar tersebut memperoleh predikat “Baik”, meskipun terdapat perbedaan nilai di masing-masing wilayah.
Berikut daftar peringkat IPS 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara:
1. Kota Manado: 3,42
2. Kabupaten Kepulauan Sitaro: 3,12
3. Kota Bitung: 3,06
4. Kabupaten Bolaang Mongondow: 3,01
5. Kota Kotamobagu: 3,00
6. Kabupaten Kepulauan Sangihe: 3,00
7. Kabupaten Minahasa Tenggara: 2,99
8. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: 2,97
9. Kota Tomohon: 2,96
10. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: 2,95
11. Kabupaten Kepulauan Talaud: 2,95
12. Kabupaten Minahasa Selatan: 2,91
13. Kabupaten Minahasa Utara: 2,73
14. Kabupaten Minahasa: 2,71
15. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: 2,69
Capaian tersebut menjadi indikator positif bagi Kabupaten Bolmong dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan statistik daerah.
Ke depan, hasil ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola data, meningkatkan kualitas statistik sektoral, serta mendorong penyelenggaraan statistik yang lebih akurat dan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah. ***








