Komisi III DPRD Bolsel RDP Dengan Sejumlah Instansi

- Redaksi

Kamis, 17 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hallonusantara.id Bolsel–Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait.

RDP.tersebut menjadi fokus membahas yakni pelayanan publik,.yaitu ketidaksesuaian data desil dengan kondisi warga serta mekanisme penjaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas.

RDP digelar di ruang pembahasan DPRD Bolsel, Kamis (17/9/2026). Pada agenda pertama, Komisi III mempertemukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Bolsel untuk membahas persoalan data sosial ekonomi masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data desil menjadi perhatian karena digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial. Komisi III menilai akurasi data penting agar kebijakan pemerintah dapat menyasar masyarakat sesuai kondisi sebenarnya.

Dalam pembahasan, persoalan muncul ketika data yang tercatat dalam sistem belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga di lapangan.

Komisi III pun mendorong agar proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara berkala. Koordinasi antara BPS, Dinsos, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dinilai diperlukan untuk memperbarui data berdasarkan kondisi faktual masyarakat.

Setelah pembahasan data sosial, RDP berlanjut pada persoalan pelayanan kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam agenda kedua, Komisi III menghadirkan Satuan Lalu Lintas Polres Bolsel, BPJS, Jasa Raharja, RSUD Bolsel dan Dinas Kesehatan.

Pembahasan diarahkan pada mekanisme penjaminan serta pengajuan klaim biaya perawatan bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas.

Komisi III meminta pihak terkait menjelaskan alur penjaminan, persyaratan administrasi hingga tahapan pengajuan klaim secara jelas kepada masyarakat.

Kejelasan prosedur dinilai penting, terutama bagi keluarga korban yang harus mengurus berbagai dokumen dalam kondisi darurat setelah kecelakaan terjadi.

Koordinasi lintas instansi juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kepolisian, Jasa Raharja, BPJS, rumah sakit dan Dinas Kesehatan memiliki peran masing-masing dalam proses pelayanan serta administrasi pasien korban kecelakaan.

Komisi III mendorong agar persoalan yang muncul dalam proses pengajuan maupun penyelesaian klaim dapat segera dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Dua agenda tersebut sama-sama berkaitan dengan kepentingan masyarakat, mulai dari ketepatan sasaran program sosial hingga kepastian akses layanan kesehatan bagi korban kecelakaan.

Komisi III berharap hasil RDP tidak berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat. Instansi terkait diminta menindaklanjuti persoalan sesuai tugas dan kewenangannya.

Dengan tindak lanjut dan koordinasi yang lebih baik, persoalan ketidaksesuaian data sosial ekonomi serta mekanisme penjaminan pasien korban kecelakaan diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah.

RDP tersebut juga menjadi bagian dari fungsi DPRD Bolsel dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.(**)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Wabup Bolsel Deddy Abdul Hamid Terima Penghargaan PWI Award 2026 Sebagai Kepala Daerah Peduli Pendidikan dan Kesejahteraan Lansia
DPRD Bolsel Gelar Bimtek Perkuat Kapasitas, Kompetensi, Profesionalisme dalam Menjalankan 3 Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
Bupati Bolsel Sambut Investor Asal Jepang, Kembangkan Potensi Kelautan dan Perikanan
Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid Kembangkan 6 Kawasan Pesisir Melalui Program KNMP Tahun 2026
Jelang HUT Kecamatan Bolaang Uki, Panitia Buka Ruang Diskusi dan Wawancana Tokoh Daerah dan Budaya Perkuat Sejara Cerita, Tradisi hingga Peristiwa Masa Lampau untuk digali dan di Dokumentasikan sebagai Bagian dari Memori Sejarah Daerah
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru Hadiri Rapat Pelaksanaan Pendampingan Hukum Terhadap Balai P3KP Sulawesi I dan Tim Jaksa Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejati Sulut
Pengurus Darma Wanita Persatuan Bolsel Beri Edukasi Kepada Siswa-Siswi SD maupun SMP
FGD dan Konsultasi Publik RDTR Kecamatan Posigadan, Wabup Bolsel: Ini Langkah Penting dan Memastikan Pemanfaatan Ruang dan usulan Deliniasi Wilayan Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 21:51 WITA

DPRD Bolsel Gelar Bimtek Perkuat Kapasitas, Kompetensi, Profesionalisme dalam Menjalankan 3 Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:53 WITA

Bupati Bolsel Sambut Investor Asal Jepang, Kembangkan Potensi Kelautan dan Perikanan

Senin, 12 Oktober 2026 - 21:40 WITA

Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid Kembangkan 6 Kawasan Pesisir Melalui Program KNMP Tahun 2026

Kamis, 8 Oktober 2026 - 21:35 WITA

Jelang HUT Kecamatan Bolaang Uki, Panitia Buka Ruang Diskusi dan Wawancana Tokoh Daerah dan Budaya Perkuat Sejara Cerita, Tradisi hingga Peristiwa Masa Lampau untuk digali dan di Dokumentasikan sebagai Bagian dari Memori Sejarah Daerah

Kamis, 8 Oktober 2026 - 21:29 WITA

Bupati Bolsel Iskandar Kamaru Hadiri Rapat Pelaksanaan Pendampingan Hukum Terhadap Balai P3KP Sulawesi I dan Tim Jaksa Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejati Sulut

Berita Terbaru