BOLMONG – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam hal ini Tony Tumbelaka dan Sulhan Manggabarani menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI).
Adapun Kunker kedua pimpinan DPRD Kabupaten Bolmong tersebut dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penanganan Hak Guna Usaha (HGU) terlantar serta mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya terhadap lahan-lahan berstatus HGU yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Bolmong menyampaikan sejumlah persoalan pertanahan yang dihadapi daerah, termasuk keberadaan lahan terlantar yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tony menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan HGU terlantar.
“Kami mendorong agar lahan-lahan HGU yang tidak dimanfaatkan dapat segera dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ini penting agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Ketua DPRD Bolmong.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bolmong, Sulhan Manggabarani menekankan perlunya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani persoalan agraria.
“Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan adanya kejelasan status lahan serta mendorong pemanfaatan yang produktif. Kami berharap ada solusi nyata yang bisa segera diimplementasikan di daerah,” kata Wakil Ketua DPRD Bolmong.
Dan melalui kunker ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Bolmong. ***
