Hallonusantara.id Bolsel—Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid hadir mengikuti acara Sarasehan Nasional yang digagas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kegiatan yang menjadi pembuka rangkaian sarasehan di tujuh provinsi ini digelar di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kota Manado, Rabu, 19 November 2025.
Acara dihadiri langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, unsur pimpinan MPR RI, Forkopimda, serta para kepala daerah se-Sulut. Selain diskusi utama, kegiatan turut dirangkaikan dengan pameran UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui, Sarasehan Nasional ini memusatkan pembahasan pada obligasi daerah sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan dan investasi publik. Obligasi dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat dalam membiayai pembangunan secara bersama.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menegaskan kembali pesan dan arahan Gubernur Sulut yang relevan bagi seluruh pemerintah daerah.
“Sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi, daerah perlu memperkuat literasi terkait obligasi serta mempersiapkan perangkat kelembagaan agar nanti mampu mengelola instrumen ini secara profesional,” ungkapnya di lokasi acara.
Top eksekutif ini juga menegaskan bahwa Gubernur YSK menyoroti kebutuhan pendampingan pemerintah pusat bagi daerah yang berminat menerbitkan obligasi maupun sukuk daerah.
“Pak Gubernur menekankan bahwa pendampingan pusat sangat diperlukan, baik dalam penyusunan regulasi, pembentukan unit pengelola, maupun pemberian insentif bagi daerah” jelasnya.
Menurut Wabup, arahan Gubernur menjadi panduan penting agar pemerintah kabupaten/kota mampu melihat obligasi sebagai peluang strategis dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
“Kegiatan ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus mematangkan kapasitas fiskal dan kelembagaan agar mampu memanfaatkan instrumen obligasi secara efektif,” tandasnya.
