KOTAMOBAGU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kotamobagu kembali mendapat kritik terkait perannya dalam mendukung penyelenggaraan dua agenda olahraga besar yang membawa nama daerah, yakni Walikota Cup VI Tahun 2025 dan Porprov XII Sulawesi Utara (Sulut) di Manado.
Di bawah kepemimpinan dr. Wahdani Mantang, instansi tersebut disebut tidak menjalankan fungsi strategisnya dalam memastikan keselamatan dan pelayanan kesehatan bagi atlet maupun peserta.
Sorotan ini mencuat setelah panitia Walikota Cup melaporkan bahwa surat permintaan penugasan tenaga medis tak mendapat jawaban dari Dinkes. Pada laga pembukaan yang disaksikan langsung Wali Kota dr. Weny Gaib Sp.M dan Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H. tak terlihat tenaga medis dari Dinkes.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Panitia akhirnya menggunakan tenaga medis internal untuk memastikan keamanan pertandingan.
“Surat kami tidak pernah direspons. Padahal ini event besar,” ungkap seorang panitia yang enggan disebut namanya. “Kami sampai harus mencari tenaga medis sendiri.”
Keluhan serupa terdengar dari kontingen Porprov XII di Manado. Salah satu sumber dari cabang olahraga menyebut Dispora telah menyurati Dinkes terkait kondisi seorang atlet selam yang sedang sakit, namun respons dari Dinkes dinilai lambat hingga pihak cabor menangani sendiri situasi tersebut.
“Kami sudah kirim surat resmi, tapi tidak ada tindak lanjut. Atlet akhirnya ditangani tanpa dukungan Dinkes,” ungkap sumber tersebut.
Beberapa cabang olahraga lain juga mengutarakan keluhan serupa. Salah satu cabor unggulan bahkan menyebut pendampingan kesehatan selama Porprov sangat minim. “Kami merasa tidak ada keseriusan dalam mendampingi kesehatan atlet,” ujar perwakilan cabor tersebut.
Ketua HMI Cabang Bolmong Raya, Fadly Korompot, menilai sikap Dinkes tidak sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota yang sedang mendorong peningkatan prestasi olahraga.
“Jika instansi teknis tidak menjalankan tanggung jawabnya, evaluasi secara menyeluruh memang perlu dilakukan,” tegasnya.
Menurut Fadly, lambannya penanganan bukan hanya menghambat koordinasi antar lembaga, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan atlet dan menimbulkan preseden buruk dalam penyelenggaraan event olahraga berikutnya.
“Ini soal komitmen menjalankan tugas. Dinkes tidak boleh bekerja setengah hati,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinkes Kota Kotamobagu belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui telepon dan WhatsApp.
Desakan evaluasi terhadap kinerja Dinkes pun semakin menguat. Banyak pihak menilai kelalaian seperti ini tidak boleh terulang karena dapat merugikan atlet, panitia, dan citra daerah. Pemerintah Kota diminta turun tangan memastikan instansi terkait menjalankan peran vitalnya secara optimal. ***
