KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di wilayahnya.
Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang berfokus pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan penuntasan ATS tahun 2025, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kotamobagu, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, Putri Damayanti Potabuga dan Miftahul Jannah Akuba, yang membahas berbagai strategi untuk menekan angka putus sekolah serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu, Moh. Jufry Ngandu, melalui Kasi Pendidikan Nonformal Sutomo Mamonto, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari implementasi aplikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) milik Kementerian Pendidikan.
“Data ATS yang kami terima dari kementerian telah diverifikasi ke seluruh desa dan kelurahan, mencakup kategori anak putus sekolah (D.O), tidak melanjutkan sekolah (LTM), hingga belum pernah sekolah (DPB),” terang Sutomo.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan juga telah mengirimkan surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu kepada seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk mendukung proses verifikasi data tersebut.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah serta meningkatkan partisipasi pendidikan, terutama bagi anak-anak yang sempat terhenti pendidikannya,” tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kota Kotamobagu saat ini mencapai sekitar 900 anak, yang terdiri dari berbagai kategori tersebut. Untuk menindaklanjuti hal ini, pemerintah akan mengarahkan mereka ke program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
“Anak-anak yang terdata langsung diarahkan ke PKBM atau SKB. Misalnya, yang berhenti di tingkat SD akan mengikuti Paket A. Mereka bebas memilih lembaga sesuai minat karena saat ini terdapat empat PKBM dan satu SKB aktif di Kotamobagu,” jelas Sutomo.
Adapun empat PKBM aktif tersebut ialah PKBM Handiani, PKBM Oruman, PKBM Pesmar, dan PKBM Supamaju, serta satu SKB milik pemerintah yang berfungsi sebagai pusat pendidikan nonformal.
Sementara itu, narasumber Putri Damayanti Potabuga menekankan pentingnya memberikan peluang bagi anak-anak putus sekolah melalui pelatihan berbasis keterampilan dan lingkungan.
“Saya mengangkat tema tentang green job atau pekerjaan ramah lingkungan yang tidak selalu memerlukan pendidikan formal, namun menuntut keterampilan serta kepedulian terhadap alam,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi fasilitas pelatihan seperti balai menjahit dan peralatan salon yang sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal. “Dinas Pendidikan dan SKB perlu mendata anak-anak putus sekolah agar bisa diarahkan mengikuti pelatihan sesuai minat dan potensi mereka,” lanjut Putri.
Selain itu, ia memperkenalkan program manajemen sampah berbasis rumah tangga sebagai proyek percontohan di sejumlah desa dan kelurahan. “Inisiatif ini bertujuan mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah, menuju Kotamobagu yang cerdas, bersih, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu menegaskan langkah nyata dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan berdaya di masa depan. ***
