DPRD Bolmong Lakukan Studi Komparasi di DPRD Kota Gorontalo

- Redaksi

Kamis, 6 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOLMONG – Ketua DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong), Tonny Tumbelaka, bersama Komisi II DPRD Bolmong melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Gorontalo, Kamis 6 Februari 2024.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi terkait kebijakan pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah merekrut pegawai non-ASN, termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) dan honorer.

Mencari Solusi atas Kebijakan Penghapusan Honorer

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tonny Tumbelaka menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang melarang perekrutan tenaga honorer mulai tahun 2025 menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Gorontalo untuk mencari langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut.

“Karena kebijakan pemerintah pusat melarang daerah merekrut tenaga honorer tahun 2025, kami melakukan koordinasi ke daerah tetangga untuk mengetahui langkah-langkah yang diterapkan guna menyikapi kebijakan ini,” ujar Tonny Tumbelaka.

Lebih lanjut, Tonny mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolmong telah menyiapkan opsi agar para pegawai honorer tetap mendapatkan pekerjaan dengan sistem swakelola di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saat pembahasan dengan pemerintah, kami mengusulkan agar para tenaga honorer dibuatkan perjanjian kerja di tiap OPD, dengan evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan,” jelasnya.

DPRD Bolmong Dorong Pemerintah Perhatikan Aspirasi Masyarakat

Ketua Komisi II DPRD Bolmong, Fitri Koagow, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah agar memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama terkait nasib tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini.

“Kami sebagai wakil rakyat tentu akan menyerap setiap keluhan dari masyarakat, termasuk dampak kebijakan ini terhadap tenaga honorer daerah,” ungkap Fitri Koagow.

Dengan adanya koordinasi antara DPRD Bolmong dan DPRD Kota Gorontalo, diharapkan kebijakan penghapusan tenaga honorer dapat disikapi dengan solusi yang tidak merugikan para tenaga kerja yang selama ini telah mengabdi di pemerintahan daerah. ***

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Exit Meeting BPK, Pemkab Bolmong Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dan Perumda Tirta Bukaka
Perjalanan Raisya Menemukan Dirinya di Bawah Tanah Bakan
BPBD Bolmong Salurkan 8.000 Liter Air Bersih ke Dua Desa, Warga Tanjung Mariri dan Wangga
Pemkab Bolmong Lelang 12 Kursi Eselon II, Ini Daftar Jabatan dan Jadwal Seleksinya
Pascakejadian Tarkam Imandi, Kadinkes Bolmong Pastikan Kebutuhan Medis Warga
Bolmong Dipercaya Jadi Tuan Rumah Forum Bappeda Sulut 2027, Momentum Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah
Pimpin Tabur Bunga di Labuang Uki, Yusra Alhabsyi Ajak Masyarakat Teladani Semangat Pahlawan
Di Bawah Kepemimpinan Yusra Alhabsyi, PKB Bolmong Perkuat Struktur hingga 15 Kecamatan
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:11 WITA

Exit Meeting BPK, Pemkab Bolmong Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dan Perumda Tirta Bukaka

Sabtu, 14 November 2026 - 22:56 WITA

Perjalanan Raisya Menemukan Dirinya di Bawah Tanah Bakan

Jumat, 13 November 2026 - 18:58 WITA

Pemkab Bolmong Lelang 12 Kursi Eselon II, Ini Daftar Jabatan dan Jadwal Seleksinya

Kamis, 12 November 2026 - 20:04 WITA

Pascakejadian Tarkam Imandi, Kadinkes Bolmong Pastikan Kebutuhan Medis Warga

Rabu, 11 November 2026 - 10:27 WITA

Bolmong Dipercaya Jadi Tuan Rumah Forum Bappeda Sulut 2027, Momentum Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Berita Terbaru

Oplus_16908288

BOLMONG

Perjalanan Raisya Menemukan Dirinya di Bawah Tanah Bakan

Sabtu, 14 Nov 2026 - 22:56 WITA