BOLMONG – Pemandangan yang menarik terlihat di Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), di mana puluhan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan anggota DPRD duduk melantai di ruang paripurna pada Selasa, 2 September 2025.
Sejumlah organisasi pemuda seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, GAMKI, Peredah Hindu, Kahmi, dan KPMKL, mendatangi Kantor DPRD pukul 15. 30 Wita. Mereka disambut oleh Ketua DPRD Tonny Tumbelaka, Wakil Ketua Febrianto Tangahu, Wakil Ketua Sulhan Manggabarani, serta beberapa anggota DPRD Bolmong lainnya.
Dalam aksi tersebut, masing-masing delegasi organisasi kepemudaan menyampaikan tuntutan dan aspirasi kritis tentang pengambilan kebijakan yang seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Mereka juga meminta DPRD menolak tunjangan untuk anggota DPR, kenaikan iuran BPJS, dan meminta DPRD Bolmong untuk mendukung dan mendorong RUU perampasan aset.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Tonny Tumbelaka mengucapkan terima kasih kepada organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah datang ke gedung rakyat untuk menyampaikan aspirasi terkait fenomena yang terjadi saat ini. Ia menegaskan bahwa gedung DPRD adalah rumah untuk menyalurkan aspirasi, dan setiap warga negara dijamin oleh undang-undang untuk berkumpul serta menyampaikan pendapat mereka di ruang publik.
“Atas nama pimpinan DPRD Bolmong mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyampaikan aspirasi terkait kondisi dan perkembangan daerah secara damai. Aspirasi saudara-saudara sudah kami catat untuk kita tindak lanjuti.” ujarnya
Wakil ketua Sulhan Manggabarani mendukung penolakan iuran BBPJS. Meski hal tersebut adalah kebijakan dari pemerintah pusat namun, DPRD Bolmong akan mengawal kkebijakan pemerintah yang dianggap menyulitkan masyarakat. “Kami akan mengawal aspirasi masyarakat Bolmong untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,” jelas Sulhan.
Hal serupa disampaikan oleh wakil ketua DPRD, Febrianto Tangahu, yang menekankan pentingnya berdialog dengan organisasi kepemudaan (OKP) agar kami bisa mengetahui apa menjadi aspirasi masyarakat. “Kedepannya, kami akan rutin mengagendakan pertemuan dengan OKP paling tidak tiga bulan sekali. “Melalui pertemuan diharapkan kami dapat menerima saran dan masukan mengenai apa yang diperlukan oleh masyarakat,” katanya
Sementara itu, Amri Modeong menyambut baik massa aksi dalam merefleksikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan cara yang elegan tidak anarkis. Menurutnya Daerah Bolaang Mongondow bukan tidak ada sejarah perlawanan tapi kita memiliki falsafah mototompian, mototabian, bo mototanoban yang hidup dalam hati dan pikiran sehingga teman-teman merespon dengan cara yang berbeda dari daerah yang lain.
“Dengan mengedepankan dialog tanpa merusak fasilitas dan melakukan penjarahan seperti yang terjadi di daerah lain merupakan solusi yang tepat dalam menyampaikan aspirasi rakyat,” ujarnya sembari menambahkan bahwa sejarah perjuangan bangsa banyak dimotori para pemuda.
Lebih lanjut politikus PKB itu menyampaikan apresiasi kepada organisasi pemuda dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dilakukan dengan tertib dan damai tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis yang dapat merugikan sesama masyarakat.
Diakhiri dialog OKP bersama DPRD Bolmong membacakan dan menandatangani 8 poin pertanyaan sikap yang diinisiasi oleh organisasi kepemudaan lintas iman.
- Menyampaikan simpati kepada korban aksi demo di daerah lain.
- Mengajak seluruh kader mendukung penuh peran civil society dalam melakukan kontrol kebijakan pemerintah.
- Mengajak masyarakat Bolmong menjunjung tinggi nilai-nilai bobahasaan
- Mengajak masyarakat mendukung peran civil society mengawal kebijakan.
Menjunjung tinggi nilai budaya Mongondow sebagai dasar harmonisasi sosial. - Meminta elit politik dan pejabat lebih peka terhadap kebutuhan rakyat.
Menolak isu SARA yang berpotensi memecah belah. - Meminta aparat menjaga demo damai secara terukur, menindak tegas pelaku anarkis.
- Mendesak DPRD Bolmong memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk menolak regulasi yang membebani masyarakat.
- Meminta DPRD Bolmong harus mendukung dan mendorong RUU perampasan aset.(*)
