HUKRIM – Perkara dugaan korupsi pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Jurusan Perhotelan di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), kini memasuki tahap penuntutan.
Dua orang tersangka berinisial REP dan ABR resmi diserahkan penyidik Polres Kotamobagu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kotamobagu bersama barang bukti, pada Senin (9/11/2026).
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II itu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Usai menerima pelimpahan, jaksa langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari, mulai 9 hingga 28 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
REP diketahui merupakan Ketua Yayasan Penggerak Pendidikan Nusantara Manado, sedangkan ABR berperan sebagai kepala tukang sekaligus pelaksana lapangan dalam proyek pembangunan BLKK tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan bantuan pemerintah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk pembangunan gedung workshop pada tahun anggaran 2021 serta pengadaan peralatan pelatihan vokasi tahun anggaran 2022.
Dalam penyidikan, REP diduga tidak memastikan pembangunan gedung diselesaikan sesuai tujuan pemberian bantuan. Sebagian sisa dana bantuan bahkan diduga dialihkan untuk kegiatan pembangunan BLKK di lokasi lain.
Sementara ABR diduga tidak melaksanakan pekerjaan fisik sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengadaan material serta penyelesaian bangunan.
Dari hasil pemeriksaan, pembangunan gedung tersebut hanya mencapai progres sekitar 40 persen. Sejumlah pekerjaan, mulai dari pengacian, pemasangan atap, pengecoran, pemasangan tegel hingga pengecatan, belum diselesaikan.
Tak hanya pembangunan fisik, bantuan peralatan pelatihan vokasi yang turut disalurkan kepada yayasan juga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal program, yakni menunjang pelatihan keterampilan kerja masyarakat.
Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara melalui laporan Nomor PE.04.03/LHP-252/PW18/5/2023 tertanggal 20 Desember 2023, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp801.730.244,93.
Angka tersebut terdiri dari kerugian pembangunan gedung sebesar Rp500 juta dan pengadaan peralatan pelatihan vokasi senilai Rp301.730.244,93.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Julian Charles Rotinsulu, S.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menuntaskan penanganan perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan, dana bantuan pemerintah merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Apalagi, bantuan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat.
“Dana bantuan pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya,” tegas Julian dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, kejaksaan akan menjalankan proses hukum secara profesional, objektif dan akuntabel hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.
Dalam perkara ini, kedua tersangka dijerat dengan sangkaan primair Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dan dengan pelimpahan tahap II tersebut, penanganan perkara kini berlanjut ke proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu. ***
